• SYARAT PENUKARAN

  • Perubahan status harta benda Wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.

  • Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

    • Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

    • Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

    • Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak

  • Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

    • Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    • Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

  • Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh bupati/ walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

    • Pemerintah daerah kabupaten/kota;

    • Kantor pertanahan kabupaten/kota;

    • Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

    • Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

    • Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

• TATA CARA PENUKARAN

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

• • Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;

  • Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota;

  • Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim), dan selanjutnya bupati/ walikota setempat membuat Surat Keputusan;

  • Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

  • Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.