SEBAB PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR

• Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

  • Meninggal dunia;

  • Berhalangan tetap;

  • Mengundurkan diri;

  • Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

  • Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;

  • Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;

  • Diberhentikan oleh BWI.

• Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.

• Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir.

• Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

• Persyaratan umum penggantian Nazhir:

  • Surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;

  • Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:

    • Meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

    • Berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

    • Mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;

    • Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;

    • Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.

    • Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

  • Hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;

  • Daftar riwayat hidup calon Nazhir;

  • Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;

  • Foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;

  • Foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah sertifikat)

• Persyaratan khusus penggantian Nazhir:

  • Nazhir perseorangan:

    • Memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

    • Salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;

    • Memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

  • Nazhir organisasi:

    • Pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;

    • Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;

    • Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;

    • Organisasi tersebut memiliki:

      • Salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;

      • Daftar susunan pengurus organisasi;

      • Anggaran rumah tangga;

      • Program kerja dalam pengembangan wakaf;

      • Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;

      • Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

• • Nazhir badan hukum:

    • Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;

    • Badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

    • Badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;

    • Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;

    • Badan hukum tersebut memiliki;

      • Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

      • Daftar susunan pengurus;

      • Anggaran rumah tangga;

      • Program kerja dalam pengembangan wakaf;

      • Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;

      • Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.