• PENDAHULUAN

  • Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah harus didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertanahan

  • Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

  • Hak atas Tanah yang telah diwakafkan hapus sejak tanggal Ikrar Wakaf dan statusnya menjadi benda Wakaf.

  • PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.

  • Tanah yang diwakafkan dapat berupa:

    • Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar;

    • Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah Negara;

    • Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik;

    • Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan

    • Tanah Negara.

  • Tanah dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan Tanah Negara

  • Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik akan diwakafkan untuk selama- lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik.

  • Dalam hal Tanah Wakaf berupa Hak Milik akan diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk pemisahan sertipikat tersebut.

  • Pemisahan sertipikat dibuatkan AIW atau APAIW, dan menjadi dasar untuk diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

• BERUPA HAK MILIK

  • Tanah Wakaf berupa Hak Milik didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

  • Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah dilampiri dengan:

    • Surat permohonan;

    • Surat ukur;

    • Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan;

    • AIW atau APAIW;

    • Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

    • Surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan

  • Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang telah disediakan, dengan kalimat: “Hak atas Tanah ini hapus berdasarkan Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal... Nomor... dan diterbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor…/… sesuai Surat Ukur tanggal… Nomor… luas...m²”.

• DARI TANAH MILIK ADAT

  • Tanah Wakaf yang berasal dari Tanah Milik Adat didaftarkan menjadi Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

  • Permohonan pendaftaran Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:

    • Surat permohonan;

    • Peta Bidang Tanah/Surat Ukur;

    • Bukti kepemilikan tanah yang sah;

    • AIW atau APAIW;

    • Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan

    • Surat pernyataan dari Nazhir/Wakif atau surat keterangan dari

  • Kepala Desa/Lurah/tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

  • Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan penegasan sebagai Tanah Wakaf atas nama Nazhir.

  • Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir

• PENDAFTARAN PERUBAHAN NADZIR

Pendaftaran Nazhir pengganti dapat dilakukan apabila Nazhir dari benda Wakaf berhenti dari kedudukan karena:

• • Meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia;

  • Bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum yang bersangkutan; atau

  • Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, atau Nazhir Organisasi atau Badan Hukum menjadi Nazhir Perseorangan

  • Pendaftaran Nazhir pengganti dilampiri dengan:

    • Surat permohonan;

    • Penetapan Nazhir pengganti dari Badan Wakaf Indonesia;

    • Surat persetujuan dari Wakif atau ahli waris Wakif Apabila Wakif sudah meninggal dunia;

    • Anggaran Dasar Organisasi atau Badan Hukum berikut pengesahannya, jika Nazhir Organisasi atau Badan Hukum;

    • Sertipikat Wakaf.

    • Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan dan pencatatan penggantian Nazhir dalam sertipikat dan Buku Tanah